Home   I   Berita   I   Tentang DPRD   I   Sekretariat DPRD   I   Badan Anggaran   I   Badan Musyawarah   I   Komisi   I   Badan Legislasi   l   Badan Kehormatan

 

 

 
 

FRAKSI

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Fraksi. Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit 4 (empat) orang atau sama dengan jumlah komisi di DPRD. Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud atau lebih dapat membentuk 1(satu) fraksi. Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diimaksud, anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada  atau membentuk fraksi Gabungan.

Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud dibentuk berdasarkan kesepakatan atau keputusan bersama. Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimakdsud diatas, maka dibentuk fraksi gabungan. Jumlah fraksi gabungan paling banyak 2 (dua) fraksi. Partai politik harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi. Pembentukan fraksi dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.  Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD. 

 

Tugas dan wewenang Fraksi :

a. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masing-masing anggota fraksi.

b. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi.

c. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota.

d. Memberikan pemandangan umum tentang pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan atau kebijakan yang lain.

e. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD baik diminta atau tudak diminta.


Arsip Berita Terkini


RABU, 12 Oktober 2011

Rolling Komisi di Tubuh Fraksi Demokrat & PDIP
Sidang paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Kamis (6/10) lalu telah mengumumkan adanya perubahan keanggotaan komisi, yang berasal dari Fraksi Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP).


Rabu, 14 September 2011

KANTOR IMIGRASI SEGERA BEROPERASI DI DOKO KABUPATEN KEDIRI

Warga yang mengurus kebutuhan terkait keimigrasian bakal lebih mudah dan dekat. Pasalnya, Direktorat Jendral (Ditjen) Imigrasi segera membuka kantor di Kabupaten Kediri. Institusi di bawah naugan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuamham) tersebut diprediksi beroperasi tahun ini.

 

Rabu, 7 September 2011

DPRD Gelar Halalbihalal

Ingin Hubungan Eksekutif dan Legislatif  Harmonis

DPRD  Kabupaten Kediri menggelar halah bi halal kemarin. Bertempat di ruang  Graha Sabha Candha Bhirawa, Halal bi Halal tersebut diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD dengan eksekutif. “ Kami mewakili keluarga besar DPRD Kabupaten Kediri mengucapkan Selamat Idul Fitri 1432 Hijriyah. Mohon Maaf Lahir dan Bathin,” Ujar Erjik Bintoro, Ketua DPRD Kabupaten Kediri.

 

Rabu, 24 Agustus 2011

Jaga Keamanan Stok Gula, Komisi B Kunjungi PG Mritjan
Dalam menjaga ketersediaan stok gula, dan mengantisipasi datangnya gula impor, Komisi B DPRD Kabupaten Kediri, Senin (22/8) melakukan kunjungan kerja ke pabrik gula (PG) Mritjan, untuk melihat langsung stok dan hasil produksi dari PG Mritjan.

 

Rabu, 24 Agustus 2011

Banggar DPRD Setujui Tambahan Rp 8,6 M 

Kekurangan dana jaminan kesehatan daerah ( Jamkesda) tahun ini segera tertutupi. Sebab dalam perubahannya anggaran keuangan (PAK) 2011 yang kini sedang dibahas DPRD, tambahan dana yang diajukan oleh RSUD Pare sebesar Rp. 3,6 Miliar disetujui. Hal itu dismpaikan oleh ketua komisi D DPRD Abdul Hasyim kemarin.

 

Rabu, 17 Agustus 2011

PEMKAB TAMBAH PENGHASILAN KADES

Pemkab akan menambah ‘gaji’ kepala Desa (Kades). Jumlahnya Rp 200 ribu-Rp 300 ribu per orang tiap bulan. Ini demi menambah penghasilan Kades yang sebelumnya mendapat bantuan tambahan penghasilan hingga Rp 600 ribu per bulan. “Memang ada rencana penambahan. Itu disesuaikan luas bengkoknya,” ujar Satirin, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perangkat Desa (BPMPD) melalui kabid pemerintah desa Agus Cahyono.

 

Berita terkait :

- Tak Serakah Tapi Tak Mau Rugi Ketika Sekdes Mendapat Gaji Dobel 

- Sekdes Minta 70 %, Kades 30 %

- Rawan Konflik, Konsep Raperda Belum Tuntas

- KADES KHAWATIR SE BUPATI PICU GEJOLAK

 

Rabu, 10 Agustus 2011

Sinkronisasi Kebijakan & Program Kades, Pemkab dan DPRD

 Rapat dengan pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Kabupaten Kediri dengan para perwakilah kepala desa (Kades)  se wilayah Kabupaten Kediri, Jum’at (5/8) di Ruang Graha Sabha Canda Bhirawa, berhasil menjaring sejumlah aspirasi.


OPINI


Problematika Jalanan Saat Ini

Oleh: Erjik Bintoro

Beberapa waktu yang lalu saya bertemu salah seorang teman yang menerjuni bisnis penjualan salah satu motor merk terkenal, dia cerita, bahwa di Kabupaten Kediri ada 4 dealer motor yang menjual motor dengan merk yang sama dengan yang dia pasarkan. Dia sendiri rata-rata omzet penjualannya berkisar 300 unit motor per bulan. Itupun termasuk paling sepi dibanding dealer yang lain.


Efektivitas DPRD dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat

Oleh: M. Solikin

Sebuah aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat ditangani secara efektif bilamana dalam prosesnya terdapat kejelasan mekanisme dan prosedur, serta hasil penanganannya mengandung kepastian. Pihak-pihak yang berkewajiban menerima aspirasi dan pengaduan, mengolah dan menindaklanjutinya dapat dengan mudah melakukan tahapan penanganan.

 
 

Pimpinan DPRD


Fraksi - Fraksi


Panitia Khusus


Aspirasi Warga


Galery Foto


Buku Tamu


Friend Link


 
 

PARIPURNA


DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 66 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2011 yang dihadiri oleh seluruh   Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati beserta Jajaran Eksekutif, Muspida, Ormas Kepemudaan, Tokoh Masyarakat dll.


HEAD LINE New's


Senin, 22 Agustus 2011

SE tidak jaDi keluar, Formula Belum Jelas

Formulasi yang digunakan pemkab untuk mengatur pendapatan sekretaris desa berstatus pegawai negeri sipil (PNS) hingga kemarin belum jelas. Surat edaran bupati yang rencanaya disebarkan belum jadi dikeluarkan.

 

Terkait Sengketa G. Kelud, DPRD Dukung PEMKAB Soal Kelud

Kediri, SD - Dalam rangka mencari kejelasan terkait perbatasan Gunung Kelud dengan Pemkab Blitar, Komisi A menggelar RDP dengan Sekda, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Badan Kesbangpolinmas dan Bagian Humas, Kamis (21/4) Dalam RDP tersebut Sekda yang diwakili Asisten Pemerintahan Pemerintah Kab. Kediri telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Pemerintah Kab. Blitar

Berita terkait :

- Saling Klaim Gunung Kelud

- Kawasan Wisata Gunung Kelud Miliki Gedung Bioskop

 
 


BERITA SUARA DEWAN


Kaji Galian C  di Kab. Kediri, Gelar Raker dengan Polres Kediri


Promosi Pariwisata Kediri, Komisi B Minta Disbudpar Jalin Kemitraan


Sehat dan Kuat


Jembatan Papar Dapat Tingkatkan Ekonomi


Polemik di SMKN Plosoklaten, Terkait Peralihan Pendidikan

 
 

 
 

DPRD Kab. Kediri Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Telp. (0354)681862 Fax (0354)695883

Copyright © 2009 - 2014 DPRD Kabupaten Kediri Jawa Timur - Indonesia

Email : setwan@dprdkedirikab.go.id