 |
||||
|
Home I Berita I Tentang DPRD I Sekretariat DPRD I Badan Anggaran I Badan Musyawarah I Komisi I Badan Legislasi l Badan Kehormatan |
||||
|
Galery Foto Buku Tamu |
|
|||
|
Setahun Puluhan Anak Jadi Korban Kekerasan Diperdakan Pansus Minta Dirikan Rumah Aman
Kediri - Pembangunan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan fisik, psikis maupun seksual dibahas intensif dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak, sebab hingga kini fasilitas tersebut belum tersedia di Kabupaten Kediri. Ruangan yang bisa dimanfaaatkan oleh para korban untuk bernaung dan mendapat pendampingan psikolog belum ada, terang Dina Kurniawati Anggota Pansus Raperda Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan DPRD Kabupaten Kediri Kemarin. Menurut dia, kondisi ini tak bisa dibiarkan terlalu lama. Pelindungan atas korban harus benar-benar terjamin. Meski pusat pelayanan terpadu yang merupakan gabungan beberapa satuan kerja pemkab dan kepolisian sudah terbentuk, pelaksanaannya belum optimal. " Sudah ada melalui SK bupati. Tapi selama ini seperti apa dan bagaimana program ini bekerja tidak ada kontrol yang jelas, ujar Anggota Komisi D ini. Makanya Dina menganggap Raperda ini sangat penting. “Supaya dasar hukumnya lebih kuat. Juga untuk pembangunan rumah aman bagi korban. Karena harus ada ruang khusus,” paparnya. Menurut catatan Dina, pada 2011, terjadi puluhan kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Korban anak masih dominan sebanyak 53 kasus. Sedangkan 19 perempuan menjadi korban kekerasan. " Mulai fisik hingga seksual,” imbuh politisi Partai Keadialn Sejahtera ini. Sayangnya anggaran untuk hal ini sangat minim. Tahun ini hanya dialokasikan Rp 57 juta. Rinciannya untuk program kelembagaan pengatasutamaan gender dan anak Rp 32 juta. Ditambah Rp 25 juta untuk memfasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Padahal untuk mencapai Standart Pelayanan Minimal (SPM), lanjut Dina, kediri masih membutuhkan banyak hal. Mulai penanganan pengaduan kasus hingga proses rehabilitasi dan reintregasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Itu seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1/2010 Tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpad Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. " Akan lebih baik jika ada one stop crisis center di Kediri. Tentu tak hanya melibatkan pemkab, rumah sakit, dan kepolisian. Tapi juga pihak-pihak lain yang terkait,” ulasnya. Edhi Purwantho plt Kabag Humas Pemkab Kediri mengatakan program ini dilakukan lintas satker termasuk melibatkan kepolisian. " Tentu ada upaya peningkatan kapasitas ke arah lebih baik. Tapi semua masih dalam proses,” tuturnya. Sumber Radar Kediri Minggu 22 Januari 2012 Berita Sebelumnya
Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan akhirnya APBD 2012 disetujui bersama. Hal ini ditandai dengan penandatangana Nota Persetujuan Bersama Raperda tentang APBD Kabupaten Kediri tahun anggaran 2012 di ruang Graha Sabha Canda Bhirawa 6 Desember 2011 jam 19.00 wib. SELASA, 6 Desember 2011 Kades Akan Dapat Jaminan Kesehatan *Pemkab Jatah Dana Rp. 300 Juta Untuk Pamong Non PNS Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) kini tak hanya diberikan pada rakyat miskin. Para Kepala Desa dan Perangkat Desa pun bakal menikmatinya. Sebab pada 2012 nanti pemkab telah mengajukan anggaran jaminan kesehatan bagi pamong desa ini. Informasi yang dihimpun radar kediri dari rencana kerja anggaran pemkab 2012 menyebut usulan nominal anggarannya Rp 300 juta. SENIN, 28 Nopember 2011 Bupati Sampaikan Nota Keuangan APBD TA 2012 di Depan DPRD
Arsip Berita Terkini - Parade Nusantara Surati Kemendagri Tuntut Undang-Undang Desa Segera Disahkan - Minta Hapus Pungutan Parkir Tidak Efektif Karena Masih Dipungut - Kurang Sebulan Abutment Baru Separo Rekanan Proyek Jembatan Papar Optimis Tuntas - Pemkab Putus Kerjasama Parkir Pemkot Karena Pengendara Tetap Dipungut Saat Masuk Kota - Presentasi RKA, Komisi A Gelar RDP dengan Mitra Kerja - Dana Rp 4 M Baru Terserap 10 Persen - Target PAD Meleset, Banggar Butuh Bimtek - DPRD Kabupaten Kediri Menerima Kunjungan DPRD Kabupaten Tuban- DPRD Segera Bahas KUA PPAS dan RAPBD 2012 - DPRD Setujui 12 Raperda Kabupaten Kediri - PDAM Disuntik Dana Rp 26 Miliar - Seragam Baru PNS Rp. 3,84 M, Anggaran Rutin Pemkab Anggap Wajar - Mangkrak, Rumah Dinas Jadi Gudang - Penjelasan Bupati atas 12 Raperda Kabupaten Kediri - Data Rancu, Cemas Program Tak Tuntas - Komisi A DPRD Mengusulkan Perda Tentang Pemilihan Perangkat Desa - Baleg DPRD Rekomendasikan 12 Raperda - Sarana PENDIDIKAN, Temuan Proyek Rehab SD Bermasalah Tambah - Ratusan Warga Semen Wadul Pemkab- Komisi C Meminta, Pemda Tertibkan Pembukaan Lahan Ilegal di Semen - BAMUS JADWALKAN KEGIATAN DPRD BULAN OKTOBER - Kontraktor Bongkar Ulang Ruang SDN Ringinpitu - Dana Cukai Cair, Dewan Ditilap - Zikir Bersama di Atas Jembatan Mrican - 30 % Aset Tak Jelas, Banyak Yang Kedaluwarsa dan Belum Bersertifikat - Study Banding DPRD Kab. Sragen Bahas Raperda Inisiatif - Pertanyakan Dana Hibah Rp 16 Milyar - Rehab Gedung Sudah 70 Persen Ingin Hubungan Eksekutif dan Legislatif Harmonis - Jaga Keamanan Stok Gula, Komisi B Kunjungi PG Mritjan
|
OPINI
Oleh: Erjik Bintoro Beberapa waktu yang lalu saya bertemu salah seorang teman yang menerjuni bisnis penjualan salah satu motor merk terkenal, dia cerita, bahwa di Kabupaten Kediri ada 4 dealer motor yang menjual motor dengan merk yang sama dengan yang dia pasarkan. Dia sendiri rata-rata omzet penjualannya berkisar 300 unit motor per bulan. Itupun termasuk paling sepi dibanding dealer yang lain.
Oleh : M. Solikin |
|||
PARIPURNA
Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan akhirnya APBD 2012 disetujui bersama. Hal ini ditandai dengan penandatangana Nota Persetujuan Bersama Raperda tentang APBD Kabupaten Kediri tahun anggaran 2012 di ruang Graha Sabha Canda Bhirawa 6 Desember 2011 jam 19.00 wib.
|
||||
|
Kediri On The Spot KAMIS, 20 Oktober 2011 ANALISIS Penyesuaian Tarif Retribusi Tidak Jelas * Kenaikan Sewa untuk pemanfaatan Aset sampai 500% Disoal KEDIRI KABUPATEN- dasar kenaikan tarif dalam sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) retribusi 2011 yang diajukan pemkab dinilai tidak jelas. Apalagi proses penyesuaian tarif sehingga bisa naik 100 sampai 500 persen masih kabur. JUMAT, 14 Oktober 2011 Tiga Jam,Transaksi Capai RP 2,4 Miliar
JUMAT, 14 Oktober 2011 Gelar Upacara Hari Jadi Pemprov Jatim
Arsip Berita - Hanya 20 Persen Yang Nikmati Kredit UMKM - Bupati Haryanti Kunjungi 7 Desa di Banyakan, Pantau - Bioskop Kelud Segera Operasional - Setahun Rusak, Jembatan Sukoanyar Mojo Mulai Diperbaiki - Bupati Haryanti Tinjau 15 Desa - Penyaluran BOS Kembali ke Sistem Lama - KANTOR IMIGRASI SEGERA BEROPERASI DI DOKO KAB. KEDIRI - SE tidak jaDi keluar, Formula Belum Jelas - PEMKAB TAMBAH PENGHASILAN KADES - Tak Serakah Tapi Tak Mau Rugi Ketika Sekdes Mendapat Gaji Dobel - Sekdes Minta 70 %, Kades 30 % - Rawan Konflik, Konsep Raperda Belum Tuntas - KADES KHAWATIR SE BUPATI PICU GEJOLAK
|
||||
|
|
||||
 |
||||
|
DPRD Kab. Kediri Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Telp. (0354)681862 Fax (0354)695883 Copyright © 2009 - 2014 DPRD Kabupaten Kediri Jawa Timur - Indonesia Email : setwan@dprdkedirikab.go.id |
||||
Kediri
Kabupaten, Transaksi di pasar lelang komoditas pertanian Agro I
di basement Simpang Lima Gumul (SLG),Ngasem, cukup prospektif.
Hanya dalam tempo tiga jam,per putaran uang bisa menembus Rp 2,4
miliar.
Kediri
– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mengelar upacara dalam
rangka memperingati Hari Jadi Ke-66 Provinsi Jawa Timur kemarin.
Upacara dilaksanakan di Lapangan Pemkab Kediri.Bertindak sebagai
inspektur upacara adalah Wakil Bupati Kediri Drs H Masyuri MM.
