 |
||||
|
Home I Berita I Tentang DPRD I Sekretariat DPRD I Badan Anggaran I Badan Musyawarah I Komisi I Badan Legislasi l Badan Kehormatan |
||||
|
Galery Foto Buku Tamu |
|
|||
|
Kediri Punya Perda Perlindungan Anak *Kasus KDRT Tinggi,Perhatian Pemkab Minim
Perda ini dibuat menyusul semakin tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data yang dihimpun dari Unit PPA Polres Kediri,tercatat 19 kasus kekerasan pada perempuan dan 53 kasus kekerasan pada anak – anak terjadi pada tahun 2011 lalu. Maraknya kasus kekerasan ini ternyata tidak diimbangi dengan kepedulian pemerintah daerah setempat.
Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan belum maksimalnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTPPA). Meski sudah terbentuk beberapa tahun lalu,namun lembaga tersebut belum menunjukkan hasil kerjanya. Selain karena dasar hukum pembentukan lembaga tersebut masih sebatas peraturan bupati (Perbup),anggaran untuk lembaga yang terdiri dari lintas instansi ini sangat minim,hanya sekitar Rp 20 juta per tahun. Akibatnya,banyak hal terkait aktifitas perlindungan perempuan dan anak,seperti biaya visum maupun penyediaan rumah aman korban kekerasan,tidak dapat dipenuhi.
Inisiator perda,Nurwakhid mengatakan,tidak maksimalnya penanganan perlindungan perempuan dan anak menjadi keprihatinan besar. Pasalnya,dari tahun ke tahun tingkat kekerasan cenderung naik. “Dasar hukumnya memang lemah,sehingga perlu adanya peraturan yang lebih kuat setingkat perda agar penanganan kasus lebih baik. Harus diakui selama ini apa yang dilakukan pemkab untuk melindungi perempuan dan anak cenderung lemah,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Kediri,Erjik Bintoro mengatakan,perda yang baru disahkan ini diharapkan bisa menekan tingkat kekerasan pada perempuan dan anak. Selain dengan memberikan pemahaman bidang hukum pada keluarga,perda ini juga bisa dijadikan dasar pelayanan para korban kekerasan. “Tidak hanya soal penegakan hukum,tapi juga pada upaya peyadaran tentang adanya aturan tentang KDRT,” katanya.
Nantinya,akan dibentuk komisi khusus yang akan menangani kasus kekerasan yang terjadi. Komisi ini akan menjadi pusat aduan dan advokasi bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. “Kami mendesak eksekutif untuk secepatnya merealisasi amanat perda. Setidaknya dalam waktu satu tahun sosialisasi sudah selesai dilakukan sehingga bisa dibentuk komisi dan ditentukan nilai anggarannya,” imbuh Erjik.
Sumber demonstran.com Berita Sebelumnya
Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan akhirnya APBD 2012 disetujui bersama. Hal ini ditandai dengan penandatangana Nota Persetujuan Bersama Raperda tentang APBD Kabupaten Kediri tahun anggaran 2012 di ruang Graha Sabha Canda Bhirawa 6 Desember 2011 jam 19.00 wib. SELASA, 6 Desember 2011 Kades Akan Dapat Jaminan Kesehatan *Pemkab Jatah Dana Rp. 300 Juta Untuk Pamong Non PNS Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) kini tak hanya diberikan pada rakyat miskin. Para Kepala Desa dan Perangkat Desa pun bakal menikmatinya. Sebab pada 2012 nanti pemkab telah mengajukan anggaran jaminan kesehatan bagi pamong desa ini. Informasi yang dihimpun radar kediri dari rencana kerja anggaran pemkab 2012 menyebut usulan nominal anggarannya Rp 300 juta. SENIN, 28 Nopember 2011 Bupati Sampaikan Nota Keuangan APBD TA 2012 di Depan DPRD
Arsip Berita Terkini - Parade Nusantara Surati Kemendagri Tuntut Undang-Undang Desa Segera Disahkan - Minta Hapus Pungutan Parkir Tidak Efektif Karena Masih Dipungut - Kurang Sebulan Abutment Baru Separo Rekanan Proyek Jembatan Papar Optimis Tuntas - Pemkab Putus Kerjasama Parkir Pemkot Karena Pengendara Tetap Dipungut Saat Masuk Kota - Presentasi RKA, Komisi A Gelar RDP dengan Mitra Kerja - Dana Rp 4 M Baru Terserap 10 Persen - Target PAD Meleset, Banggar Butuh Bimtek - DPRD Kabupaten Kediri Menerima Kunjungan DPRD Kabupaten Tuban- DPRD Segera Bahas KUA PPAS dan RAPBD 2012 - DPRD Setujui 12 Raperda Kabupaten Kediri - PDAM Disuntik Dana Rp 26 Miliar - Seragam Baru PNS Rp. 3,84 M, Anggaran Rutin Pemkab Anggap Wajar - Mangkrak, Rumah Dinas Jadi Gudang - Penjelasan Bupati atas 12 Raperda Kabupaten Kediri - Data Rancu, Cemas Program Tak Tuntas - Komisi A DPRD Mengusulkan Perda Tentang Pemilihan Perangkat Desa - Baleg DPRD Rekomendasikan 12 Raperda - Sarana PENDIDIKAN, Temuan Proyek Rehab SD Bermasalah Tambah - Ratusan Warga Semen Wadul Pemkab- Komisi C Meminta, Pemda Tertibkan Pembukaan Lahan Ilegal di Semen - BAMUS JADWALKAN KEGIATAN DPRD BULAN OKTOBER - Kontraktor Bongkar Ulang Ruang SDN Ringinpitu - Dana Cukai Cair, Dewan Ditilap - Zikir Bersama di Atas Jembatan Mrican - 30 % Aset Tak Jelas, Banyak Yang Kedaluwarsa dan Belum Bersertifikat - Study Banding DPRD Kab. Sragen Bahas Raperda Inisiatif - Pertanyakan Dana Hibah Rp 16 Milyar - Rehab Gedung Sudah 70 Persen Ingin Hubungan Eksekutif dan Legislatif Harmonis - Jaga Keamanan Stok Gula, Komisi B Kunjungi PG Mritjan
|
OPINI
Oleh: Erjik Bintoro Beberapa waktu yang lalu saya bertemu salah seorang teman yang menerjuni bisnis penjualan salah satu motor merk terkenal, dia cerita, bahwa di Kabupaten Kediri ada 4 dealer motor yang menjual motor dengan merk yang sama dengan yang dia pasarkan. Dia sendiri rata-rata omzet penjualannya berkisar 300 unit motor per bulan. Itupun termasuk paling sepi dibanding dealer yang lain.
Oleh : M. Solikin |
|||
PARIPURNA
Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan akhirnya APBD 2012 disetujui bersama. Hal ini ditandai dengan penandatangana Nota Persetujuan Bersama Raperda tentang APBD Kabupaten Kediri tahun anggaran 2012 di ruang Graha Sabha Canda Bhirawa 6 Desember 2011 jam 19.00 wib.
|
||||
|
Kediri On The Spot KAMIS, 20 Oktober 2011 ANALISIS Penyesuaian Tarif Retribusi Tidak Jelas * Kenaikan Sewa untuk pemanfaatan Aset sampai 500% Disoal KEDIRI KABUPATEN- dasar kenaikan tarif dalam sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) retribusi 2011 yang diajukan pemkab dinilai tidak jelas. Apalagi proses penyesuaian tarif sehingga bisa naik 100 sampai 500 persen masih kabur. JUMAT, 14 Oktober 2011 Tiga Jam,Transaksi Capai RP 2,4 Miliar
JUMAT, 14 Oktober 2011 Gelar Upacara Hari Jadi Pemprov Jatim
Arsip Berita - Hanya 20 Persen Yang Nikmati Kredit UMKM - Bupati Haryanti Kunjungi 7 Desa di Banyakan, Pantau - Bioskop Kelud Segera Operasional - Setahun Rusak, Jembatan Sukoanyar Mojo Mulai Diperbaiki - Bupati Haryanti Tinjau 15 Desa - Penyaluran BOS Kembali ke Sistem Lama - KANTOR IMIGRASI SEGERA BEROPERASI DI DOKO KAB. KEDIRI - SE tidak jaDi keluar, Formula Belum Jelas - PEMKAB TAMBAH PENGHASILAN KADES - Tak Serakah Tapi Tak Mau Rugi Ketika Sekdes Mendapat Gaji Dobel - Sekdes Minta 70 %, Kades 30 % - Rawan Konflik, Konsep Raperda Belum Tuntas - KADES KHAWATIR SE BUPATI PICU GEJOLAK
|
||||
|
|
||||
 |
||||
|
DPRD Kab. Kediri Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Telp. (0354)681862 Fax (0354)695883 Copyright © 2009 - 2014 DPRD Kabupaten Kediri Jawa Timur - Indonesia Email : setwan@dprdkedirikab.go.id |
||||
Kediri
- Kabupaten Kediri akhirnya memiliki peraturan daerah (Perda)
tentang perlindungan perempuan dan anak. Perda inisiatif dewan
tersebut disahkan,Selasa (24/1). Pembahasan perda terbilang
kilat,hanya membutuhkan waktu sekitar satu bulan sejak diusulkan
oleh sejumlah anggota dewan yang menjadi inisiator. Selain Kabupaten
Kediri,beberapa daerah yang sudah memiliki perda perlindungan
anak,salah satunya Kabupaten Sidoarjo dan perda serupa yang dibuat
oleh Pemprov Jatim.
Kediri
Kabupaten, Transaksi di pasar lelang komoditas pertanian Agro I
di basement Simpang Lima Gumul (SLG),Ngasem, cukup prospektif.
Hanya dalam tempo tiga jam,per putaran uang bisa menembus Rp 2,4
miliar.
Kediri
– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mengelar upacara dalam
rangka memperingati Hari Jadi Ke-66 Provinsi Jawa Timur kemarin.
Upacara dilaksanakan di Lapangan Pemkab Kediri.Bertindak sebagai
inspektur upacara adalah Wakil Bupati Kediri Drs H Masyuri MM.
