Home   I   Berita   I   Tentang DPRD   I   Sekretariat DPRD   I   Badan Anggaran   I   Badan Musyawarah   I   Komisi   I   Badan Legislasi   l   Badan Kehormatan

 
 

Dana Rp 4 M Baru Terserap 10 Persen

 

Penyerapan anggaran RP 4 M yang disediakan dari APBN untuk Program Jaminan Persalinan (Jampersal) ibu hamil minim. Hingga kemarin kabarnya baru 10 persen yang terpakai.

Kebanyakan bidan tampaknya kurang berminat mengikuti program yang menggratiskan biaya persalinan ibu-ibu itu. Selain itu diduga juga disebabkan biaya persalinan untuk ganti rugi kerja bidan yang kurang memadai. Hal tersebut diungkapkan Abdul Hasyim Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kediri. Menurutnya persoalan Jampersal ini sebenarnya merupakan masalah klaisk yang menyangkut kesejahtearaan. Para bidan tak mau beralih ke Jampersal karena feedback ke mereka tak sebandaing dengan penghasilan biasanya, ujarnya.

Dengan persalinan normal, Hasyim menyebutkan para bidan biasanya mengantongi Rp 500 ribu – Rp 750 ribu perbulan. Sementara jika memakai Jampersal meraka hanya mendapat separonya. “Gantinya memang kurang. Dari ketentuan yang hanya Rp 350 ribu biasanyapun bidan hanya dapat Rp 280 ribu. Tentu ini jadi masalah,“ ungkapnya.

“Hasyim mengaku tak tahu mengapa yang diterima bidan bisa lebih rendah. Katanya ada potongan. Tapi apa, saya belum tahu pasti,” imbuh politisi PKB ini.

Meskipun begitu, menurut Hasyim, karena hal ini sudah diprogramkan harusnya lekas dicarikan jalan keluarnya. Karena kepentingan ibu melahirkan harus disikapi secara serius. Apalgi dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Begitu juga dengan aspirasi para bidan tentang kesejahteraan mereka. Apalagi selama ini kebanyakan para bidan justru cenderung untuk merujuk ke rumah sakit yang memang ditunjuk menangani Jampersal. Mereka enggan menangani di tempat praktek karena upah pengganti yang selama ini dikucurkan dari APBN relatif sedikit.

Salah satu solusinya adalah dengan menyertakan kembali APBD untuk menambah upah bidan. Bagaimanapun juga bidan butuh kesejahteraan, penyertaan anggaran daerah untuk menggaji bidan sepertinya bisa dipertimbangkan, ujar Hasyim.

Dina Kurniawati Anggota Komisi D menambahkan, program Jampersal ini sebagai pilihan dilematis. Disatu sisi jaminan kesehatan dan pelayanan pada ibu yang melahirkan memang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Tapi disisi lain sekitar 400 bidan di Kabupaten Kediri harus merasakan efek dari anggaran yang terbatas. Tapi program harus berjalan, bidan harus dicarikan solusi untuk kesejahteraannya, ungkapnya.

Sayang terkait persoalan ini serta usulan penggunaan APBD guna memenuhi kesejahteraan bidan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dr. Adi Laksono belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi ponselnya dalam keadaan aktif, tapi belum memberi penjelasan.

 

Sumber RADAR KEDIRI Rabu 9 Nopember 2011

 


Foto Terkait


 

 

 

 
 

Friend Link


 
 

DPRD Kab. Kediri Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Telp. (0354)681862 Fax (0354)695883

Copyright © 2009 - 2014 DPRD Kabupaten Kediri Jawa Timur - Indonesia

Email : setwan@dprdkedirikab.go.id